The Basic Principles Of reformasi intelijen

The Basic Principles Of reformasi intelijen

Blog Article

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.

The write-up will respond to issues about the backflow of democracy While using the total control of the president about BIN. The views expressed Listed below are purely personalized and therefore are not connected to the opinions or attitudes of any govt agencies.[four]

Sebagai pengambil kebijakan pada degree daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

Makalah ini berfokus pada isu-isu pemilu setelah era reformasi. Dengan mempelajari literatur yang ada sebagai bahan perbandingan antara pemilu ke pemilu.

Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan crucial AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.

Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[five]

Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai concentrate on musuh, yaitu musuh jarak jauh (

Dutch Period In 1512, the Portuguese established its trade link in Indonesia. They introduced Roman Catholicism, left number of vocabularies that keep on being inside the nationwide language “Bahasa Indonesia” and local dialects spoken within the chain of Spice Islands of Maluku, and these notably had political and cultural significance in East Timor or Timor Leste, which was Component of Indonesia from 1976 to 1999. Nonetheless it's the Dutch who recognized the Roman-Dutch civil legislation authorized program to facilitate its trade and political-economic desire. This period of 350 several years comprises of a period of special trade by an organization that has a maritime ability- the Dutch East India Enterprise or Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) starting in 1596, along with a duration of Formal colonization through the Dutch starting up in early 1800. Inside the latter time period, Indonesia was referred to as the Netherlands East Indies. It ought to be famous having said that, the Dutch did not dominate The complete archipelago simultaneously, but slowly and gradually. The longest presence of a few and also a fifty percent century was in Jawa Island. Aceh, However, is Amongst the shortest. Resistance from regional kingdoms and communities had been the strongest element. The British ruled for a brief period from 1811-1816 but didn't make considerable improvements to the prevailing authorized procedure for this reason. Struggling with the diversities of Indonesians, the Dutch popularized the usage of Malay language throughout Indonesia. This language later progressed into “Bahasa Indonesia”. Roman script was employed as official composing procedure. The Dutch didn't deal with or govern the Indonesians right, informasi lebih lanjut but with the aristocrats and also the oriental settlers. Appropriately, inhabitants was divided into a few lessons: the Europeans to whom codified civil legislation was relevant, the overseas Orientals to whom part of civil legislation process controlled, as well as indigenous to which Adat law and Islamic legislation procedures applied.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.

Usulan perombakan terhadap dinas-dinas intelijen negara itu hanyalah satu dari lebih dari 30 rekomendasi yang diajukan komisi itu dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa.

A Herald investigation in excess of numerous months has uncovered the agent's identify, which, for legal motives, can not be revealed. He was functioning below diplomatic deal with and was not declared for the Indonesians for a spy, meanwhile Based on just one account, Indonesia Intelligence officer who was also arrested for Operating for ASIS Was executed, resulting in anger in sections of the Indonesian army.[18]